Lipsus 

Soal Moratorium Sawit, Begini Gaya Asdep Kemenko Ekonomi Hadapi NGO

  • Reporter Aziz
  • 23 Agustus 2021
Soal Moratorium Sawit, Begini Gaya Asdep Kemenko Ekonomi Hadapi NGO
Searah jarum jam; Khairul Anam (redaktur Tempo), Moch. Edy Yusuf, Asdep Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Ekonomi, M. Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia dan Nadia Hadad,

Jakarta, elaeis.co - Webinar Svara Iklim; 'Moratorium Sawit Tak diperpanjang, Komitmen Iklim Indonesia Terancam' yang ditaja oleh Tempo tiga hari lalu itu tidak tergolong lama, kurang dari dua jam. 

Namun sepanjang webinar itu, saling lontar argumen yang berujung pada tekanan sederet Non Government Organization (NGO) yang ikut dalam webinar itu agar moratorium perluasan kebun sawit diperpanjang, sangat kentara. 

Maklum, Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, sudah akan berakhir bulan depan.

Adapun alasan perpanjangan Inpres itu dan bahkan sebisa mungkin dikuatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres), atau bahkan di permanenkan adalah bahwa luas kebun kelapa sawit di Indonesia sudah luar biasa, mencapai 16,38 juta hektar. 

Dan luasan itu kata juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, M. Iqbal Damanik yang ikut dalam webinar itu, belum ditanami dan sebahagian belum berproduksi.

"Kita sepakat bahwa Indonesia begitu banyak dianugerahi sumber daya alam. Tapi ingat, jangan nanti anugerah ini berubah jadi kutukan," Iqbal mengingatkan.
   
Sama seperti koleganya yang lain di Greenpeace, Iqbal menyebut kalau pihaknya tidak anti sawit. Tapi gimana caranya supaya sawit Indonesia itu berkelanjutan, deforestasi sebisa mungkin zero, itu yang teramat penting.

"Moratorium tidak hanya sekadar menghentikan pemberian izin baru, tapi juga harus bisa menjadi momen untuk mereview izin-izin yang bermasalah. Sebab tidak semua pemegang izin perkebunan itu patuh, banyak juga yang tak jelas. Contoh di Papua Barat, ada belasan izin yang tak jelas," Iqbal mengurai.

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad, kemudian lebih merinci kalau moratorium diperpanjang, justru akan membikin iklim usaha semakin kondusif. 

Kredibilitas produk meningkat dan akan menyerap lebih banyak permintaan pasar sawit berkelanjutan. 

"Itulah makanya saya bilang, perpanjangan moratorium ini sangat penting dan disaat seperti itu, hentikan pemberian izin baru, tingkatkan produksi kebun yang sudah ada dan berdayakan petani kecil," pintanya. 

Teguh Surya, Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan 2016-2021 mengamini apa yang dibilang Nadia tadi. 

"Masih banyak agenda soal perbaikan tata kelola sawit ini yang belum jalan. Jadi, kalau percaya bahwa sawit ini adalah masa kini dan masa depan, enggak ada pilihan bahwa moratorium harus diperpanjang. Tuntaskan perbaikan tata kelola sawit," tegasnya. 

Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Ekonomi, Moch Edy Yusuf, yang menjadi satu-satunya perwakilan pemerintah yang hadir dalam webinar itu nampak tenang memaparkan dan menanggapi pertanyaan para perwakilan NGO yang ada.   

Sebelum panjang lebar dia ngomong, Edy  mengingatkan bahwa apapun ceritanya, sawit sudah menjadi 'target' asing untuk disingkirkan. 

"Sawit selalu jadi sorotan lantaran banyak yang iri dengan anugerah Tuhan yang luar biasa ini," katanya. 

Oleh anugerah itu pula kata Edy, sawit telah menjadi backbound. Sekitar 13% ekspor Indonesia adalah sawit dan 58% hasil sawit dunia berasal dari Indonesia. 

Ekspor itu kemudian menjadi 3,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dan sawit juga telah menjadi 'rumah' bagi 16,2 juta tenaga kerja. 

"Oleh karena itu, sawit harus kita jaga supaya sustain," pintanya. 

Soal perbaikan tata kelola sawit tadi, pemerintah kata Edy sudah banyak mengeluarkan kebijakan. Mulai dari moratorium, rencana aksi nasional sawit berkelanjutan, hingga sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). 

"Sejak moratorium diberlakukan, tak ada lagi izin baru yang keluar. Pencabutan izin justru dilakukan, ada 12 izin perusahaan yang dicabut. Begitulah komitnya pemerintah," katanya. 

satu hal yang kemudian diingatkanh Edy, bahwa sesungguhnya dari sisi penggunaan lahan, kelapa sawit justru tanaman yang paling tahu diri. 

Untuk menghasilkan 1 ton minyak sawit, dia cuma butuh 0,3 ha. Sementara rapeseed 1,3 ha, sunflower 1,5 ha dan soybean 2,2 ha. 


 

Editor: Abdul Aziz