Bengkulu, elaeis.co - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mendorong pemerintah membentuk Komisi Perdagangan Komoditas Indonesia, sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap persoalan produksi dan perdagangan komoditas strategis di Indonesia. 

Hal ini disampaikan mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini, sebagai respon atas gejolak harga komoditas strategis yang merugikan petani dan konsumen di tengah konstelasi geopolitik dan dampak pemanasan global, yang diperburuk oleh mekanisme pasar yang cenderung tidak terkontrol oleh negara. 

Senator muda asal Bengkulu ini mengaku sangat prihatin dengan anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, dan masih tingginya harga minyak goreng yang sangat dirasakan dampaknya oleh petani dan konsumen minyak goreng di Indonesia.

"Solusi atas persoalan ketersedian minyak goreng dan harga komoditas, tidak cukup hanya dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang sifatnya parsial dan temporal. Tapi haru dibikinkan kelembagaannya," kata dia, Rabu (6/7).

Sultan menambahkan, saat ini dibutuhkan sebuah lembaga independen yang secara komprehensif dan terpadu bertanggung jawab untuk memastikan semua urusan komoditas strategis di Indonesia. 

"Lembaga ini harus dikelola secara profesional dan jauh dari intervensi pasar. Pada intinya, lembaga ini dibentuk untuk melindungi kepentingan petani," pungkas Sultan.