Jakarta, elaeis.co - Urusan administrasi ekspor kelapa sawit di Indonesia makin dikebut ke arah digital. 

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) resmi memperkuat transformasi layanan mereka lewat sistem digital bernama ALEXIA, yang dirancang untuk mengelola pungutan ekspor secara lebih cepat, transparan, dan minim kesalahan.

Langkah ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tata cara pengenaan pungutan ekspor yang digelar di Aula Nusantara Kantor BPDP, Sabtu (18/4). 

Acara tersebut juga dirangkaikan dengan bimbingan teknis penggunaan Sistem Informasi Pungutan Ekspor (ALEXIA) yang diikuti para eksportir kelapa sawit terdaftar.

Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrahman, menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, tapi sudah jadi kebutuhan mendesak di sektor perkebunan, terutama untuk komoditas strategis seperti sawit.

Menurutnya, sistem yang terintegrasi akan sangat membantu mempercepat proses administrasi sekaligus menekan potensi kesalahan manual yang selama ini bisa terjadi dalam proses pencatatan dan pembayaran pungutan ekspor.

“Sistem yang terintegrasi akan mempercepat proses administrasi dan meminimalkan potensi kesalahan,” ujar Eddy dalam keterangan resminya. 

Pernyataan itu jadi penegasan bahwa BPDP ingin meninggalkan pola kerja lama yang cenderung berlapis dan manual, menuju sistem yang lebih modern dan real time.

Salah satu fitur utama ALEXIA yang langsung jadi sorotan adalah kemampuannya untuk memantau pembayaran pungutan ekspor secara real time. 

Artinya, eksportir tidak lagi harus menunggu lama atau melakukan pengecekan manual untuk mengetahui status pembayaran mereka.

Dengan sistem ini, seluruh proses jadi lebih transparan. Data yang masuk bisa langsung dipantau, sehingga meminimalisir miskomunikasi antara pelaku usaha dan pihak pengelola dana.

Tak cuma itu, ALEXIA juga menyediakan fasilitas lain yang cukup penting. Mulai dari pengajuan keberatan atas kekurangan pembayaran hingga proses restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran.

Fitur-fitur ini dibuat agar pelaku usaha punya ruang yang lebih jelas dan cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan administratif. 

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, BPDP juga memberikan penjelasan teknis terkait alur pembayaran pungutan ekspor. 

Para eksportir yang hadir tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga langsung mendapat panduan penggunaan sistem ALEXIA.

BPDP menilai pemahaman pelaku usaha menjadi kunci penting agar implementasi sistem digital ini berjalan mulus di lapangan.

“Dalam forum tersebut, BPDP juga memberikan penjelasan praktis terkait alur pembayaran pungutan ekspor,” jelas Eddy.

Tujuannya sederhana, tapi krusial, agar tidak ada lagi kebingungan dalam menjalankan kewajiban sesuai regulasi yang berlaku.