Munsif sendiri menyebutkan bahwa keberlanjutan tata kelola kelapa sawit, terutama perkebunan sawit rakyat, di Kalbar harus dilihat dari tiga aspek, yakni lingkungan, ekonomi, dan sosial. 

Perkebunan sawit rakyat berhadapan dengan beragam tantangan, mulai dari mahalnya harga pupuk, kualitas benih, dan lahan di dalam kawasan hutan. Tantangan ini harus dijawab dengan penegakan aturan serta sinergi dengan pihak-pihak terkait.

Perusahaan sawit diharapkan hadir sebagai mitra dan membantu petani sawit swadaya memperoleh Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang menjadi syarat mendapatkan  ISPO.

Dalam kesempatan talkshow itu, Munsif juga mengajak mahasiswa dan civitas Faperta Untan Pontianak untuk memberikan perhatian, dukungan dan upaya kolaboratif lainnya di tingkat tapak maupun di level apapun.

"Hal itu guna mengakselerasi pemenuhan kebutuhan pendampingan pekebun sawit swadaya hingga mereka mampu menerapkan prinsip dan kriteria yang dipersyaratkan untuk memperoleh pengakuan telah mampu menerapkan dan mengelola kebun sawitnya secara berkelanjutan dengan bukti diperolehnya sertifikat ISPO," jelasnya dalam keterangan resmi Disbunnak Kalbar.