Oleh: Dimas H. Pamungkas*)

Perdebatan mengenai Hak Guna Usaha (HGU), khususnya HGU berusia panjang seperti di Sumatera Utara, kembali mengemuka. Ada pandangan yang menyimpulkan bahwa HGU yang telah beroperasi lebih dari satu abad tidak menciptakan kemakmuran dan justru memicu pemiskinan struktural serta kebocoran ekonomi regional. Kritik semacam ini penting untuk dicermati dan direspons secara serius.

Namun, diskursus tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka analisis yang lebih adil dan komprehensif. Sebab, berbagai studi pembangunan menunjukkan bahwa kesimpulan kebijakan yang ditarik dari persoalan kemiskinan pedesaan, harus bertumpu pada diagnosis yang utuh, agar tidak terjebak pada generalisasi struktural yang menyederhanakan persoalan.

Dalam literatur ekonomi kelembagaan, HGU dipahami sebagai instrumen hukum pengelolaan lahan, bukan aktor ekonomi yang secara inheren menciptakan kemiskinan atau kesejahteraan. Dampak sosial-ekonomi dari suatu HGU sangat ditentukan oleh jenis komoditas yang dibudidayakan, tingkat produktivitas biologis tanaman, struktur pasar, skala usaha, serta kebijakan industri dan fiskal yang mengiringinya.

Pendekatan yang menilai HGU secara terpisah dari konteks ekonomi komoditas dan struktur ekonomi wilayah berisiko mengaburkan sumber persoalan yang sesungguhnya, sebagaimana dikemukakan dalam analisis ekonomi politik agraria oleh Tania Murray Li dan John McCarthy.

Dalam konteks Sumatera Utara, sawit memiliki karakter ekonomi yang berbeda dibandingkan banyak komoditas pertanian lainnya. Berbagai kajian, termasuk oleh FAO dan World Bank, menunjukkan bahwa sawit merupakan tanaman dengan produktivitas biomassa per hektare yang tinggi, biaya produksi per unit energi yang relatif rendah, serta siklus produksi yang stabil.

Karakter ini menjadikan sawit sebagai salah satu komoditas pertanian dengan potensi nilai ekonomi signifikan, khususnya di wilayah tropis. Namun, literatur pembangunan juga menegaskan bahwa potensi nilai ekonomi tidak secara otomatis berujung pada peningkatan kesejahteraan lokal apabila mekanisme transmisi dan distribusi nilai tambah tidak berjalan secara efektif.

Karena itu, apabila suatu wilayah dengan keberadaan perkebunan sawit masih menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi, maka analisis kebijakan yang tepat harus terlebih dahulu menilai proporsi kontribusi sawit dalam struktur ekonomi wilayah tersebut, dibandingkan dengan sektor pertanian dan non-pertanian lainnya, sebelum menarik kesimpulan mengenai peran sawit terhadap kesejahteraan lokal.

Pendekatan berbasis bobot sektoral ini sejalan dengan praktik analisis regional yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik melalui kerangka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menekankan pentingnya melihat struktur dan kontribusi relatif antar sektor.

Selain nilai output ekonomi, sawit juga memiliki dimensi penyerapan tenaga kerja yang sering kali kurang diperhitungkan secara utuh dalam perdebatan kebijakan. Perkebunan sawit menyerap tenaga kerja langsung melalui kegiatan panen, pemeliharaan, dan pengolahan di pabrik kelapa sawit.

Di luar itu, sawit juga menciptakan lapangan kerja tidak langsung melalui transportasi tandan buah segar, jasa logistik, bengkel dan perawatan alat berat, serta berbagai bentuk usaha mikro di sekitar wilayah perkebunan. Studi-studi tentang multiplier effect sektor perkebunan, termasuk yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, menunjukkan bahwa kontribusi tenaga kerja tidak langsung sering kali signifikan namun terlewatkan dalam evaluasi berbasis fiskal semata.

Dari sisi keterkaitan ekonomi, sawit membentuk jaringan forward dan backward linkages yang luas. Di hulu, kegiatan perkebunan menciptakan permintaan terhadap pupuk, bibit, alat berat, energi, dan jasa teknis. Di hilir, sawit menjadi bahan baku bagi pabrik pengolahan, kilang, industri oleokimia, biodiesel, serta berbagai produk pangan dan non-pangan.

Literatur pembangunan regional menegaskan bahwa apabila nilai tambah hilir lebih banyak tercipta di luar wilayah produsen, kondisi tersebut lebih mencerminkan ketimpangan spasial industrialisasi dan desain kebijakan yang sentralistis, bukan kegagalan intrinsik komoditas atau instrumen penguasaan lahannya.

Kemiskinan pedesaan sendiri merupakan fenomena lintas sektor dan lintas wilayah. Laporan-laporan World Bank dan OECD menunjukkan bahwa wilayah dengan basis pertanian non-perkebunan di banyak negara berkembang juga menghadapi kemiskinan struktural akibat rendahnya produktivitas, keterbatasan akses pasar, serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai.

Dalam konteks ini, mengaitkan kemiskinan secara langsung dengan keberadaan HGU sawit tanpa analisis pembanding yang kuat berisiko menghasilkan kesimpulan kausal yang terlalu disederhanakan.

Dengan demikian, persoalan utama yang perlu menjadi fokus kebijakan bukanlah keberadaan HGU atau sawit sebagai komoditas, melainkan bagaimana nilai ekonomi yang dihasilkan dapat ditangkap dan didistribusikan secara lebih adil di tingkat lokal.

Tantangan utama terletak pada tata kelola nilai tambah, termasuk penguatan keterkaitan industri lokal, percepatan hilirisasi berbasis daerah, perbaikan skema fiskal dan bagi hasil, serta peningkatan kualitas dan mobilitas tenaga kerja lokal. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi kebijakan pembangunan inklusif yang dikemukakan oleh berbagai lembaga internasional.

Penutup

Sebagai penutup, kritik terhadap HGU berusia panjang penting sebagai alarm untuk evaluasi kebijakan agraria dan pembangunan wilayah. Namun, kebijakan yang efektif hanya dapat lahir dari diagnosis yang utuh dan proporsional, yang mempertimbangkan bobot sektoral, karakter ekonomi komoditas, penyerapan tenaga kerja, serta rantai nilai secara menyeluruh. Tanpa kerangka semacam ini, upaya mengatasi kemiskinan pedesaan berisiko terjebak pada simplifikasi struktural yang justru menjauhkan kebijakan dari akar persoalan.-

*)Pengamat Kebijakan Perkebunan Sawit

-Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan dalam bentuk apa pun terkait dengan substansi tulisan ini. Tulisan ini tidak disusun atas dasar kepentingan korporasi, asosiasi industri, atau agenda politik tertentu, melainkan sebagai kontribusi analitis independen terhadap perumusan kebijakan publik yang lebih adil dan berbasis bukti.-