Pekanbaru, elaeis.co - Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau M Edy Afrizal meminta pemerintah kabupaten/kota lainnya juga menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Dengan ditetapkannya status siaga darurat karhutla tingkat kabupaten/kota, maka nantinya koordinasi akan lebih mudah dilakukan. Karena posko-posko pengendalian Karhutla sudah didirikan," kata Edy Afrizal.

Sejauh ini, selain Pemprov Riau, status siaga darurat karhutla juga sudah ditetapkan di dua daerah lainnya di Riau, yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Bengkalis.

Itu artinya, masih ada 10 kabupaten/kota di Riau yang belum menetapkan status siaga darurat Karhutla, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai. 

Lebih lanjut dikatakan Edy, untuk membantu proses pencegahan dan pengendalian karhutla pihaknya juga sudah mengirimkan surat permintaan bantuan helikopter ke pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kami sudah mengajukan bantuan helikopter 10 unit untuk patroli dan juga water boombing. Untuk kapan dikirimkan ke Riau kami masih menunggu informasi selanjutnya," ujarnya, melalui keterangan resmi Humas Pemprov Riau.

Selain helikopter untuk water boombing, pihaknya juga mengajukan bantuan untuk Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). 

TMC, menurutnya, penting dilakukan karena berdasarkan prediksi BMKG stasiun Pekanbaru, pada akhir Februari ini Riau sudah memasuki musim kemarau.

"Untuk TMC juga sudah kami ajukan, realisasinya juga masih menunggu informasi dari pemerintah pusat. Intinya segala upaya pencegahan terjadinya Karhutla terus dilakukan," sebutnya.