Aceh, elaeis.co - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Indonesia berencana akan melakukan pembangunan pelabuhan ekspor crude palm oil (CPO) di wilayah Aceh. Hal ini disambut antusias oleh petani kelapa sawit di Tanah Rencong itu.

Sambutan tersebut lantaran pelabuhan ekspor CPO dinilai dapat meningkatkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik petani. Dengan kata lain, kesejahteraan petani akan semakin terjamin.

Demikian diungkapkan Sekretaris Apkasindo Aceh, Fadhli Ali, saat berbincang dengan elaeis.co, Senin (6/2). Ia bahkan meminta agar rencana ini jangan hanya menjadi isapan jempol semata.

"Semoga pemerintah Aceh menindaklanjuti rencana ini secara serius. Sehingga rencana Kemenhub tadi bukan hanya jadi sekadar wacana saja," katanya.

Pelabuhan ini diperlukan karena Aceh belum memiliki pelabuhan khusus untuk pengangkutan CPO. Kalaupun ada infrastruktur juga kurang memadai. Seperti di Aceh Barat Daya (Abdya), Kecamatan Susoh. Namun kapal disama tidak bisa bersandar karena infrastruktur yang kurang memadai tadi.

Untuk pengangkutan sendiri menggunakan pipa bawah laut. Dimana kapal bersandar 300-400 meter di bibir pantai. "Hingga kini prosesnya seperti itu. Dan kita heran kenapa pemerintah kok belum ambil langkah yang lebih untuk lebih maksimal," katanya.

Padahal, lanjutnya, pelabuhan mendukung sirkulasi pemasaran CPO. Baik untuk luar maupun dalam negeri.

Rincinya, apabila pelabuhan ekspor CPO di Aceh ada, baik di wilayah barat-selatan atau utara timur Aceh, perekonomian masyarakat pasti akan terdongkrak. Sehingga angka pengangguran dan kemiskinan akan semakin kecil, hingga kemiskinan bisa dientaskan.

Untuk produksi CPO sendiri menurut Fadhil perkebunan Aceh sudah mendukung. Sebab ada sekitar 535 ribu hektare kebun kelapa sawit terhampar di wilayah tersebut. Sementara lebih dari 50% merupakan perkebunan sawit rakyat. 

"Aceh sudah menjadi penghasil CPO sebelum Indonesia merdeka. Karena kebun kelapa sawit mulai hadir di Aceh sejak tahun 1911," terangnya.