Jakarta, elaeis.co – Indonesia dikenal sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Ironisnya, masyarakat justru sering dihadapkan pada kelangkaan dan mahalnya minyak goreng.

Fenomena ini memantik reaksi keras dari Presiden Prabowo Subianto, yang menyebut praktik tersebut sebagai bentuk “serakahnomics”.

“Kita produsen sawit terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng langka? Ini bukan kelangkaan, ini keserakahan!” tegas Prabowo saat memberikan sambutan di acara peringatan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center, Rabu (23/7).

Presiden menegaskan bahwa Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 menjadi senjata pamungkas dalam menghadapi situasi seperti ini. Pasal tersebut menyebut bahwa cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara, bukan dibiarkan pada mekanisme pasar semata.

Menurut Prabowo, sektor seperti beras, jagung, dan minyak goreng bukan komoditas biasa, melainkan kebutuhan pokok rakyat. Karena itu, ia menolak sistem ekonomi yang membiarkan harga ditentukan spekulan tanpa intervensi negara.

“Pasal 33 ini bukan hiasan, ini perintah konstitusi. Kalau pangan dikuasai segelintir orang yang rakus, rakyat jadi korban,” ujarnya lantang.

Prabowo juga menyoroti praktik manipulasi dalam distribusi beras subsidi yang dijual dengan harga premium di pasaran. Ia menyebut ini sebagai tindakan pidana yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun per tahun. Pola seperti inilah yang menurutnya juga terjadi di sektor minyak goreng.

“Saya sudah beri perintah kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk usut, tindak, dan sita!” katanya.

Data dari GAPKI menunjukkan bahwa ekspor produk sawit Indonesia naik 49,75 persen pada Mei 2025, mencapai 2,664 juta ton. Artinya, dari sisi produksi dan pasokan, Indonesia tidak kekurangan bahan baku. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan harga minyak goreng justru tidak stabil, bahkan langka di beberapa daerah.

Hal ini memperkuat dugaan bahwa masalah bukan di produksi, tapi di distribusi dan tata niaga. Istilah “serakahnomics” yang digunakan Presiden menjadi simbol perlawanan terhadap sistem ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil.