Jambi, elaeis.co - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Jambi Kasriwandi meminta pemerintah memainkan peran dominan untuk melawan kampanye deforestasi yang gencar digaungkan oleh Uni Eropa (UE).

"Karena ini persoalan antarnegara, bahkan sudah menjadi regulasi di UE, seyogianya pemerintah memainkan peran dominan untuk menekan persoalan ini," kata Iwan --panggilan akrab Kasriwandi-- kepada elaeis.co melalui sambungan telepon, Senin (3/4).

"Tapi ini merupakan pendapat saya pribadi, bukan pendapat institusi," ujar Iwan menambahkan.

Selain pemerintah, menurut Iwan, di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga ada bagian yang mengurus soal diplomasi. "Peran bagian ini seyogianya juga dimaksimalkan," saran Iwan.

Secara pribadi, Iwan menilai apa yang dilakukan UE hanya sebentuk sentimen yang tidak berdasar terhadap kelapa sawit.

"Ada semacam kecemasan kalau kelapa sawit sampai mendunia," kata Iwan.

Yang dikhawatirkan, menurut Iwan, keberlangsungan hidup sejumlah komoditas yang menghasilkan minyak nabati, yang dibudidayakan oleh para petani di negara itu.

"Dalam banyak hal, komoditas perkebunan yang menghasilkan minyak nabati dari sawit jauh lebih unggul dari yang mereka punya," imbuhnya.

Iwan yang mengaku sudah beberapa kali ke Eropa untuk misi melawan kampanye deforestasi menemui kenyataan bahwa hal itu menjadi isu yang menghangat di sana.

"Hampir di setiap kesempatan, yang banyak dipertanyakan adalah soal deforestasi," ungkapnya.

"Ini tidak elok dibiarkan," sebut Iwan. "Apalagi sejauh ini Eropa masih diposisikan sebagai 'kiblat' dari kampanye hijau."

Dikatakan Iwan, dampak yang paling nyata dari sikap UE itu adalah terhadap pemasaran kelapa sawit. "Kalau penasaran terganggu, implikasi lanjutannya adalah pada harga," katanya.