Sorotan terbaru dari Tag # Pengamat
Serba-Serbi
Sedikitnya empat orang pejabat eselon II di Kabupaten Siak menjadi anggota Koperasi Sentra Madani (KSM). Dimana koperasi tersebut mengelola kebun kelapa sawit seluas 298,10 hektar.
Serba-Serbi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) saat ini tengah menggodok regulasi rencana pemungutan Rp20/kg terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di wilayah tersebut. Pungutan ini diberlakukan sebagai bentuk komitmen PKS untuk ikut menjaga infrastruktur di Kuansing.
Sumatera
Wacana pengenaan Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp1.700 per batang sawit menuai kritik dari kalangan akademisi. Kebijakan tersebut dinilai kurang strategis, berpotensi menimbulkan sengketa hukum, serta tidak mencerminkan keadilan ekologis, terutama bagi petani kecil.
Nasional
Pengamat Ekonomi Universitas Riau, Dahlan Tampubolon saat berbincang dengan elaeis.co, Rabu (7/1) menjelaskan kelapa sawit sering kali terjebak dalam paradoks yang tajam, di satu sisi ia dipuja sebagai emas hijau penyelamat ekonomi, namun di sisi lain dihujat sebagai pemicu bencana ekologi.
Nasional
Pemprov Riau Terkesan Tertutup Terkait Data Perusahaan Sawit Tanpa HGU, Pengamat: Buka Aja, Masyarakat Berhak Tahu
Sumatera
Sebagian besar petani kelapa sawit mendukung dan mengapresiasi hadirnya Bursa CPO Indonesia yang diluncurkan pemerintah Jumat pekan lalu. Sebab Indonesia memiliki patokan harga crude palm oil (CPO) sendiri yang berpotensi meningkatkan harga kelapa sawit petani.
Serba-Serbi
Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Riau dan Apkasindo Riau sepakat untuk bekerjasama. Langkah ini dinilai memberikan manfaat kepada masing-masing pihak.
Sumatera
Suryani Mansur, seorang petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu, dalam sebuah wawancara mengaku bahwa ia menghadapi kesulitan dalam menjual kebunnya.
Lingkungan
Regulasi EU Deforestation Regulation (EUDR) atau UU Deforestasi EU yang merupakan rancangan regulasi dari Uni Eropa dengan tujuan mengenakan kewajiban uji tuntas terhadap 7 komoditas pertanian dan kehutanan, termasuk kelapa sawit, kini disepakati oleh parlemen Uni Eropa. Regulasi ini adalah upaya membuktikan bahwa barang yang masuk ke pasar Uni Eropa merupakan barang yang bebas dari deforestasi.
Lingkungan
Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, Umar Fathoni mengatakan sedikitnya ada 462 Hak Guna Usaha (HGU), dan 112 di antaranya tidak aktif.
