Pekanbaru, elaeis.co - Kenaikan dana dukungan peremajaan sawit rakyat (PSR) hingga Rp60 juta per hektare hanya tinggal menunggu persetujuan dari Komite Pengarah yang terdiri dari para menteri yang diketuai Menko Perekonomian. Sebab BPDPKS sudah sepakat dengan rencana tersebut.

Sejatinya kata Ketua DPD I Aspek-PIR Riau, Sutoyo, kenaikan dana PSR itu adalah usulan Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) pada RDP-U kepada komisi IV DPR RI. Yakni meliputi Aspek-PIR, SPKS, Samade, APKASINDO Perjuangan dan lainnya.

"Pengajuan ini besar potensinya untuk disetujui. Karena memang kebutuhan untuk peremajaan besar. Seperti saprodi dan herbisida pestisida," ujarnya kepada elaeis.co, Kamis (18/8)

Ia berharap dengan kenaikan dana ini target PSR yang dicanangkan pemerintah tercapai. Sehingga target meningkatkan produktifitas kebun kelapa sawit nasional 16,38 juta hektare lebih maksimal.

"Harapan kita jika terealisasi maka akan berdampak pada penyelesaian tata kelola sawit dari hulu-hilir. Sehingga memberikan dampak yang positif pada petani, pelaku usaha dan pemerintah," ujarnya.

Sutoyo yakin dengan biaya dukungan mencapai Rp60 juta itu minat petani untuk pengajuan PSR semakin tinggi. Sehingga target PSR seluas 180 ribu hektare per tahun juga optimis tercapai.

"Sebab kalau hanya Rp30 juta/hektare, petani harus kembali mencari talangan dana yang sama banyaknya. Karena dana itu hanya cukup hingga di pembibitan, sementara perawatan hingga panen masih membutuhkan biaya lagi," katanya.

"Dengan begitu petani terpaksa harus mengajukan pinjaman ke perbankan. Nah, disinilah kesulitan petani sebab bank membutuhkan avalis. Dari sini pula minat petani itu kurang, karena mereka tidak langsung menikmati namun harus kembali membayar angsuran baru bisa menikmati hasilnya," imbuhnya.