Jakarta, elaeis.co - Kebijakan pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, peringatan keras datang dari Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, M.S. 

Ia menilai langkah pemerintah yang hendak menarik kembali jutaan hektare kebun sawit rakyat dan perusahaan ke dalam status kawasan hutan, justru berpotensi melahirkan konflik sosial berskala besar.

Dengan nada getir, Sudarsono mempertanyakan logika pemerintah. Ribuan hektare kebun yang sudah puluhan tahun dikelola masyarakat kini tiba-tiba disebut bermasalah hanya karena dianggap berada di kawasan hutan. 

“Kalau semua kebun rakyat di Tesso Nilo atau Gunung Balak dipaksa ditarik kembali, lalu bagaimana nasib ribuan orang yang menggantungkan hidup di sana? Apa mereka tiba-tiba jadi sejahtera? Kan tidak,” ujarnya dengan suara yang sarat keprihatinan.

Menurut Sudarsono, polemik ini adalah buah dari lemahnya pengawasan pemerintah di masa lalu. Sekitar 3 juta hektare kebun sawit kini dipermasalahkan karena dituding berada di kawasan hutan. Padahal, kata dia, alih fungsi lahan sebesar itu tidak mungkin terjadi tanpa pembiaran.

“Pertanyaannya, selama ini kehutanan kerjanya apa? Kok bisa peralihan lahan sebesar itu tidak terpantau? Lalu sekarang mau diambil lagi, padahal toh nanti akhirnya tidak terurus. Ini hanya siklus kegagalan yang diulang-ulang,” sindirnya.

Ia menuding Kementerian Kehutanan terjebak dalam regulasi kuno yang sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan. Aturan warisan 1947 tetap dijadikan acuan mutlak, meski kenyataan sosial masyarakat jauh berbeda. “Mau dipindahin bagaimana? Kalau memang bisa bikin lebih sejahtera, ya silakan. Tapi realistisnya? Tidak mungkin,” katanya tajam.