Samarinda, elaeis.co - Akhirnya kegiatan lingkungan yang digadang-gadang sejak 13 tahun lalu melalui program penurunan emisi karbon gas rumah kaca (GRK) telah berbuah manis bagi Provinsi Kalimantan Timur (kaltim). 

"Kami informasikan bahwa Pemprov Kaltim sudah menerima dana transfer terkait perdagangan karbon," kata Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni melalui keterangan resmi Diskominfo Kaltim.

Transfer dana yang diterima Kaltim senilai Rp 69,15 miliar sebagai pembayaran di muka (down payment-DP) senilai USD 20,9 juta dari total dana karbon yang disediakan Bank Dunia sebesar USD 110 juta. 

Dana tersebut, lanjutnya, merupakan bagian kontrak dari Bank Dunia (World Bank) dalam program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) yang diinisiasi sejak 13 tahun lalu dan kontraknya per 2019, namun baru terealisasi pada tahun 2022. 

"Yang dicairkan itu baru dana tahap awal atau DP untuk perdagangan karbon," sebutnya. 

Menurutnya, Kaltim merupakan daerah pertama di Indonesia dan di level Asia Pasifik yang mendapatkan insentif atau kompensasi dari pengurangan emisi karbon.

"Dana insentif akan digunakan sesuai rencana kegiatan di setiap OPD terkait dalam rincian kebutuhan yang disusun untuk keberlanjutan kegiatan program FCPF di daerah yang disepakati terutama untuk kegiatan konservasi," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim H Isran Noor menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim dalam melaksanakan program REDD + dan FCPF-CF tidak berorientasi pada uang.

"Langkah ini sudah dimulai oleh gubernur sebelum saya, Awang Faroek Ishak. Ketika itu kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui program Kaltim Green, program perkebunan sawit berkelanjutan, dan lainnya, yang semata-mata untuk kelestarian lingkungan demi anak cucu di masa depan," tukasnya.

Dengan tercapainya target penurunan emisi karbon, katanya, masyarakat Kaltim berhak mendapatkan dana isentif dari World Bank karena berhasil menjaga dan melestarikan lingkungan dengan cara mencegah deforestasi dan degradasi hutan.

“Mudah-mudahan dengan karbon saja kita bisa membayar hutang negara. Bayangkan pada tahun 2030 target kita lebih kurang satu juta metrik ton, kalau dikali 10 dollar per ton, sudah berapa juta dolar," pungkasnya.