IESR juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati terhadap potensi membengkaknya subsidi energi. Jika biaya produksi bahan bakar berbasis sawit lebih mahal dibanding BBM konvensional, pemerintah kemungkinan harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk menjaga harga tetap stabil di masyarakat.

Situasi itu dinilai bisa menjadi tekanan baru bagi APBN di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil.

Sebagai alternatif, IESR mendorong pemerintah lebih fokus memperbesar bauran energi terbarukan seperti tenaga surya serta mempercepat elektrifikasi sektor transportasi dan industri.

Lembaga tersebut menyambut baik target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) yang disampaikan Presiden Prabowo. Meski demikian, target itu dianggap sangat ambisius jika ingin direalisasikan dalam waktu singkat.

Direktur Riset dan Inovasi IESR, Raditya Wiranegara, mengatakan pemerintah perlu memastikan kesiapan industri, infrastruktur, hingga sumber daya manusia agar transisi energi berjalan efektif.

“Yang paling penting adalah kepastian lembaga mana yang akan memimpin implementasi transisi energi ini. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci,” kata Raditya.

Di sektor transportasi, IESR juga mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik. Namun, konversi kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik masih menghadapi banyak tantangan, terutama dari sisi biaya.

Menurut Raditya, harga baterai dan conversion kit masih tergolong mahal. Selain itu, jumlah bengkel konversi kendaraan listrik di Indonesia juga masih terbatas, sementara sebagian besar komponen penting masih harus diimpor.

“Pertanyaan besarnya adalah apakah konversi kendaraan listrik ini benar-benar ekonomis bagi masyarakat dan efektif mendukung transisi energi nasional,” ujarnya.

IESR menegaskan bahwa kemandirian energi nasional seharusnya dibangun melalui efisiensi energi dan pemanfaatan energi bersih yang berkelanjutan. 

Jika terlalu bergantung pada komoditas seperti sawit dan batu bara, Indonesia dinilai tetap rentan terhadap gejolak harga global yang sewaktu-waktu dapat memukul ekonomi nasional maupun daya beli masyarakat.