Feature 

Inpres Moratorium Ada Dua, Deforestasi 577 Ribu Hektar Juga

  • Reporter Aziz
  • 11 November 2021
Inpres Moratorium Ada Dua, Deforestasi 577 Ribu Hektar Juga
Tumpukan kayu alam akibat penebangan hutan di kawasan Pelalawan Riau. foto: dok. aziz

Jakarta, elaeis.co - Dua hari belakangan Kementeria Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Greenpeace Indonesia jadi tranding topik di twitter. 

Ini bermula dari protes Grenpeace Indonesia soal pidato Presiden Jokowi di COP 26 Glasgow Scotlandia beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa deforestasi 2019-2020 hanya sekitar 115 ribu hektar

Angka ini kata Jokowi menjadi yang terendah dalam 20 tahun terakhir. Sementara  deforestasi 2018-2019 mencapai 462 ribu hektar. Ini berarti, 2018-2020, total deforestasi mencapai 577 ribu hektar.  

"Apa salah Presiden bilang ini terendah selama 20 tahun terakhir pada forum COP26 kemarin? Kalau Greenpeace masih tak percaya, mari kita buka data," tantang Direktur Jenderal PKTL, Ruandha Agung Sugardiman seperi dilansir detikcom, tiga hari lalu.

Baca juga: Pusaran Sawit 

Ruandha percaya diri menantang Greenpeace Indonesia membuka data lantaran kata dia, akurasi data yang dia punya mencapai 90-95%.

Sebelumnya Greenpeace Indonesia memprotes data yang diomongkon Jokowi di Glasgow itu. Sebab menurut Greenpeace Indonesia, deforestasi di Indonesia justru meningkat.

Tahun 2003-2011 mencapai 2,45 juta hektar dan di 2011-2019 malah naik menjadi 4,8 juta hektar. 

"Penurunan angka kebakaran hutan dan lahan 2020-2021 lebih disebabkan oleh fenomena La Nina, bukan sepenuhnya oleh hasil kerja pemerintah," begitu kata Greenpeace Indonesia itu.

Terlepas dari data yang disodorkan oleh Ruandha maupun Greenpeace Indonesia tadi, sebetulnya kalau KLHK benar-benar serius menjaga tutupan hutan Indonesia, tak semestinya ada deforestasi di rentang waktu 2018-2020 tadi. 

Baca juga: Buang-buang Duit ke Glasgow

Sebab di rentang waktu itu, ada dua instruksi presiden soal moratorium. Inpres 6 tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Inpres 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit yang sesungguhnya sudah menjadi penghadang.

Artinya, dengan dua inpres ini, perizinan baru tentu sudah tak ada lagi, baik di sektor perkebunan maupun perhutanan. 

Hanya saja, untuk izin yang sudah kadung diberikan, walau izin itu berada di lahan bertutupan hutan, nampaknya dibiarkan saja oleh KLHK. 

Sebab kalau tak dibiarkan, enggak mungkin di rentang waktu 2018-2020 tadi, terjadi deforestasi seluas 577 ribu hektar itu.  

Lagi-lagi pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa KLHK masih doyan memberikan izin di hutan alam sementara kata peneliti Bappenas, Pungky Widiaryanto, saat ini ada sekitar 14 juta hektar lahan terlantar di Indonesia. Hanya saja memang, kondisi lahan itu sudah tidak lagi bertutupan hutan. 

Tentu Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar dan Ruandha yang tahu jawabannya. Sebab meski sudah terlantar, yang 14 juta hektar tadi tetap saja dipertahankan sebagai kawasan hutan. 

Luasan ini menjadi bagian dari sekitar 20 juta hektar lahan yang kini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sebelum dan bahkan lebih dari 20 tahun. 

Di lahan 20 juta hektar itu pula 3,4 juta hektar kebun kelapa sawit yang diklaim dalam kawasan hutan itu berada. 

Lantaran masih doyan memberi izin di lahan bertutupan hutan itu juga lah makanya Greenpeace Indonesia tak yakin tutupan hutan alam Indonesia tidak berkurang kalau mandatori Biodiesel naik menjadi B50. 

Sebab dengan produktifitas minyak sawit Indonesia yang masih jauh dari Malaysia, tidak menutup kemungkinan lahan sekitar 9,2 juta hektar akan berubah menjadi tutupan kelapa sawit demi memenuhi kebutuhan B50 itu. 

Lagi-lagi, bagi-bagi SK pelepasan hutan kepada korporasi terjadi lagi.  


 

Editor: Abdul Aziz