Lingkungan 

Kepiting, Lobster, dan Udang Jadi Ancaman Rehabilitasi Mangrove

Kepiting, Lobster, dan Udang Jadi Ancaman Rehabilitasi Mangrove
Kepiting, Lobster, dan Udang Jadi Ancaman Rehabilitasi Mangrove. Ist

Pekanbaru, Elaeis.co - Minggu lalu, Gubernur Riau Syamsuar mengunjungi Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marvest). Dimana dalam kunjungan itu kepada Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Gubri menjabarkan tentang pembangunan food estate (lumbung pangan), hilirisasi sawit dan kelapa serta replanting sawit dan karet.

Termasuk pengembangan kawasan mangrove yang dipadukan dengan budidaya kepiting, lobster, udang di wilayah Inhil. 

Akibat kunjungan itu, LBP berencana akan bertolak ke Riau khususnya ke wilayah Inhil melihat potensi yang disampaikan mantan Bupati Siak tersebut.

Namun, investasi ini justru mendapat sorotan beberapa pihak. Salah satunya yakni Jikalahari yang justru menilai bahwa investasi budidaya kepiting, udang, lobster itu justru bertolak belakang dengan program Presiden Jokowi terkait rehabilitasi mangrove, G 20 dan Riau Hijau.

Dijelaskan Wakil Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setiyo, yang dibutuhkan di wilayah itu adalah rehabilitasi kawasan hutan mangrove yang rusak. Rehabilitasi ini juga bertujuan untuk menjadi benteng penahan naiknya air laut dan mengurangi dampak perubahan iklim. Bahkan saat ini ribuan hektar kelapa masyarakat mati akibat naiknya air laut. 

"Masyarakat membutuhkan lingkungan yang lestari sehingga dapat meningkatkan ekonomi berbasis kearifan lokal, bukan investasi yang justru akan memperparah kerusakan ekosistem mangrove seperti yang sebelumnya,” kata Inisiator Forum Gambut Mangrove (FGM) itu dalam siaran pers yang diterima elaeis.co, Jumat (14/1/2022).

Kata Okto, investasi itu bertolak belakang dengan semangat Presiden Jokowi saat peninjauan Mangrove Concervation Forest pada 2 Desember 2021 terkait persiapan pertemuan G 20. Kala itu presiden mengatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam rangka perubahan iklim. 

Bahkan akan  ditunjukan keseriusan Indonesia dalam merestorasi hutan mangrove, gambut dan lahan-lahan kritis yang ada di nusantara secara konkrit dan real di lapangan.

Temuan FGM di Kecamatan Pulau Burung, tambak udang dan ikan yang dikelola oleh PT Sambu Grup justru merusak ekosistem mangrove. PT Sambu merubah hutan mangrove menjadi tambak udang dan ikan.

Berdasarkan data DLHK Inhil saat ini tutupan hutan mangrove di Pulau Burung hanya tersisa 0,23%1. Sementara dalam dokumen Riau Hijau luas mangrove di Inhil pada 1990 seluas 112,568 hektar, yang tersebar di 15 kecamatan. Pada 2019 luas mangrove di Inhil tinggal 95.608 hektar. Terjadi pengurangan tutupan hutan mangrove seluas 16.960 selama 29 tahun.

Dampak dari kerusakan mangrove menyebabkan kerusakan tanaman kelapa sudah sampai pucuk sekitar 100.000 hektar dari 450.000 hektar luas perkebunan di Inhil. Kerusakan terparah salah satunya adalah kebun kelapa rakyat di Dusun Sungai Bandung, Desa Tanjung Pasir lebih 1.500 hektar mati total.

“Dampaknya, lebih 200 kepala keluarga di dusun tersebut melakukan eksodus untuk mencari kehidupan baru, akibat hilangnya sumber kehidupan,” terang pria berkacamata itu.

Bukan hanya sumber penghidupan, rusaknya mangrove juga mengakibatkan abrasi sehingga merusak pemukiman warga di Desa Kuala Selat. Hingga kini, ada 36 rumah milik hanyut dan rusak berat. 

“Harusnya Gubri bicara pemulihan mangrove untuk menyelamatkan pemukiman dan kebun kelapa masyarakat dan mewujudkan Program Riau Hijau. Makanya kita minta Gubri lebih fokus pada rehabilitasi kawasan mangrove sebagai perlindungan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat," harapnya.

Editor: Sany Panjaitan