Jakarta, elaeis.co – Pemerintah terus memacu berbagai strategi untuk memastikan target mandatori biodiesel B50 bisa tercapai.

Salah satu kunci utamanya ada pada penguatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Iim Mucharam, menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah “lari kencang” untuk memperkuat fondasi industri sawit nasional, khususnya dari sisi regulasi dan produktivitas.

“ISPO ini kita dorong sangat kuat. Ke depan regulasinya juga akan kita perkuat lagi supaya bisa jadi penguat pembangunan sawit secara keseluruhan,” ujar Iim dalam keterangannya, kemarin. 

Menurutnya, dorongan terhadap ISPO menjadi krusial di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap keberlanjutan. 

Di saat yang sama, Indonesia juga membidik peluang besar dari implementasi B50 yang membutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar.

Namun begitu, ia mengakui tantangan utama bukan hanya pada hitung-hitungan produksi, tetapi juga pada realisasi di lapangan.

“Kalau secara teori kita mampu untuk B50. Tapi pasti ada trade-off, ada yang harus dikurangi atau disesuaikan. Meski begitu, kita optimistis bisa,” jelasnya.

Iim menekankan bahwa peningkatan produktivitas menjadi strategi utama, bukan lagi ekspansi lahan baru. Hal ini dinilai lebih realistis dan berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan biodiesel ke depan.

“PR kita itu bagaimana meningkatkan produktivitas, bukan perluasan. Itu kunci kalau kita mau menopang kebutuhan besar seperti B50,” tegasnya.

Langkah konkret yang dilakukan adalah mempercepat program PSR. Tahun ini, pemerintah menargetkan peremajaan sawit rakyat mencapai 120 ribu hektare, dengan tahap awal 50 ribu hektare.

Namun hingga saat ini, realisasi masih jauh dari target.

“Dari target 50 ribu hektare tahap awal, baru sekitar 7 ribu hektare yang tercapai. Ini yang terus kita kejar,” ungkapnya.

Dilema PSR

Menariknya, tingginya harga sawit saat ini justru menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan PSR. Banyak petani enggan melakukan peremajaan karena masih menikmati hasil dari tanaman yang ada.

“Ketika harga bagus, petani cenderung menahan. Padahal ada juga tanaman yang sudah tua dan perlu diremajakan. Ini yang jadi dilema,” kata Iim.

Di sisi lain, persoalan legalitas lahan juga masih menjadi hambatan klasik. Banyak petani yang mundur saat proses verifikasi dimulai, meski sebenarnya belum ada tindakan lebih lanjut.

“Kadang baru ditanya saja sudah mundur. Ini yang bikin target sulit tercapai,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal ini, Kementan menggandeng berbagai pihak, mulai dari ATR/BPN, aparat penegak hukum, hingga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP), guna mempercepat penyelesaian legalitas lahan.

Pemerintah juga terus memperluas keterlibatan stakeholder dalam penguatan industri sawit. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan, termasuk dengan kementerian terkait pangan dan organisasi profesi.

“Semakin banyak stakeholder yang kita libatkan, semakin kuat ekosistemnya. Ini penting untuk mendukung target besar seperti B50,” tambahnya.

Dengan kombinasi penguatan ISPO, percepatan PSR, serta peningkatan produktivitas, pemerintah optimistis industri sawit Indonesia mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang besar di masa depan.

“Kalau semua ini berjalan, kita yakin B50 bukan hal yang mustahil,” pungkas Iim.