Jakarta, elaeis.co - Pemerintah sebetulnya tidak perlu pusing lagi memikirkan stok bahan baku minyak goreng. Sebab, sudah punya sejumlah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bisa diandalkan. 

Demikian disampaikan Dr Tungkot Sipayung, salah seorang pakar sawit nasional, saat ditanya elaeis.co mengenai kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang masih belum dicabut pemerintah.

Menurut Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) itu, sebetulnya kebijakan DMO minyak sawit itu tidak diperlukan lagi. Lantaran fungsinya seharusnya sudah bisa diatasi dengan kehadiran BUMN. 

"Sebetulnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan sudah punya jurus jitu selama ini untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri dengan menugaskan BUMN," kata Tungkot, Rabu kemarin. 

"PTPN (PT Perkebunan Nusantara) sebagai produsen minyak gorengnya, kemudian distribusinya Bulog dan Indonesia Food. Sebetulnya kan sudah ada itu, tinggal menggerakkan saja," ujarnya. 

Tungkot mengakui, produksi minyak sawit PTPN belum bisa meng-cover seluruh kebutuhan bahan baku minyak goreng dalam negeri. Namun sebetulnya hal itu bisa disiasati. 

"Memang produksi PTPN belum (memenuhi semua kebutuhan dalam negeri), tapi kan tinggal meningkatkan kapasitasnya saja. PTPN kan sudah punya pabrik minyak goreng juga. Kalau pun masih kurang juga (bahan bakunya), PTPN kan bisa beli minyak dari pabrik yang ada, sambil meningkatkan kapasitas produksinya, dengan dana sawit," pungkasnya.