Siak, elaeis.co - Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menyambut baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Pada Jumat pekan lalu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mensosialisasikan langsung UU tersebut ke Riau dan dihadiri seluruh perwakilan kabupaten/kota se-Riau.

Wakil Bupati Siak, Husni Merza mengatakan, UU tersebut sangat baik bagi daerah penghasil Migas dan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), karena mendapatkan bagi hasil yang lebih proporsional.

"Tentu ini kita menyambut baik UU ini. Pasalnya, ada peningkatan penerimaan keuangan daerah dari dana bagi hasil, termasuk penambahan dana pajak kenderaan bermotor, sehingga kita bisa melanjutkan pembangunan kedepan," kata Husni, Senin (28/3).

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, UU tersebut telah selesai dibahas dan sudah disahkan oleh DPR RI. Tujuan dibikinkannya UU ini kata Sri guna memperbaiki tata kelola keuangan negara dan daerah.

"Oleh karena itu di dalam desentralisasi fiskalnya, kita akan selalu berhubungan dengan urusan-urusan daerah. Ini bertujuan agar semuanya makin sinkron dan dananya juga begitu. Sehingga penggolokasian dananya berjalan dengan baik," kata Sri.

Sri juga bilang, dana yang di kelola pemerintah daerah selama ini sudah mencapai out put dan out come. Kendati begitu, kata Sri, indeks pemerataan antar daerah masih bisa diperbaiki. 

"Rasio pajak dan retribusi daerah belum mengalami peningkatan cukup pesat. Kendati begitu, laporan keuangan daerah sudah mulai membaik. Namun, tidak kemudian diterjemahkan dengan kualitas belanja dengan baik. LKPD bagus tapi belum tentu hasilnya memberikan dampak yang lebih optimal," kata dia 

"Struktur belanja daerah perlu di perbaiki, kalau jumlahnya banyak berarti sedikit-sedikit, Jika mengunakan terminologi Pak Jokowi katanya di ecer-ecer. Sehingga kelihatan dampaknya bagi masyarakat. Termasuk kemampuan daerah untuk mendapatkan PAD perlu diperkuat, ujarnya.