Jakarta, elaeis.co - Pemerintah terus berupaya mengatasi kendala terkait rencana produksi massal biodiesel dengan campuran minyak sawit 50 persen atau B50.

Ketua Working Group B50, Andi Nur Alam Syah, mengatakan, biodiesel B50 merupakan upaya pemerintah menjamin ketersediaan energi dan kemudahan akses masyarakat terhadap energi dengan harga terjangkau tapi tetap memperhatikan kesejahteraan pekebun.

"Pemerintah sudah melakukan soft launching biodiesel B50 di Batulicin pada 18 Agustus 2024 sebagai upaya mendorong ketahanan energi nasional. Selain itu, bagaimana ketahanan energi nasional melalui B50 ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani," katanya dalam siaran pers, kemarin.

Baca juga: B50, Strategi Sediakan Energi Murah dan Kurangi Ketergantungan Terhadap Ekspor

Saat ini sejumlah tantangan terus membayangi upaya pengembangan B50. Selain kapasitas pabrik, kecukupan pasokan bahan baku CPO untuk produksi B50 juga harus terjamin. Selain itu, pemerintah juga harus menjaga agar program ini membawa keuntungan dan kesejahteraan bagi pekebun.

"Untuk mendukung B50, produksi CPO Indonesia harus meningkat. Saat ini hanya berkisar 46 juta ton," sebutnya.

"Perkebunan kelapa sawit, baik swasta, negara, dan rakyat, masih berpotensi ditingkatkan produktivitasnya menjadi di atas 50 juta ton tanpa harus menambah luasan areal," tambahnya.

Baca juga: Soft Launching B50, Jalan Menuju Ketahanan Energi Nasional

Untuk mendukung peningkatan produktivitas, upaya yang bisa dilakukan adalah melanjutkan dan menggenjot program peremajaan sawit rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, pengembangam SDM pekebun.

Dia juga menyebutkan bahwa BPDPKS harus berperan dalam pengembangan dan penguatan hilirisasi kelapa sawit seperti B50.

"Untuk B50, tentu ada stimulan dari APBN. Pemerintah sudah siapkan anggaran stimulan, tidak dari BPDPKS semua. Namun BPDPKS harus mendukung program perkebunan rakyat. Program di hulu harus tetap diperkuat untuk peremajaan sawit, sarana dan prasarana, serta penguatan SDM pekebun," imbuhnya.

Baca juga: Saat Ini Pemerintah Tengah Bahas Penerapan B50

Dia menekankan, semangat kolaboratif dari semua pemangku kepentingan menjadi kunci pengembangan implementasi B50 yang melibatkan kementerian dan lembaga teknis baik di level pusat maupun daerah.

"Saya juga mengapresiasi APROBI dan GAPKI yang telah mendukung pemerintah menuju implementasi B50," ungkapnya.

"Devisa untuk negara dari CPO tetap harus dijaga, bahkan harus mampu ditingkatkan. Namun, hilirisasi dari produk kelapa sawit lainnya, seperti produksi biodiesel, harus juga meningkat dan tembus ekspor," sambungnya.