Agraria
Sorotan terbaru dari Tag # Agraria
DPR Musti Berani Rekomendasi Langsung Pelepasan Lahan Transmigrasi dari Kawasan Hutan
Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPR/MPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara DPR/MPR RI, menyoroti persoalan serius mengenai lahan dan desa-desa yang saat ini masuk dalam kawasan hutan. Salah seorang Anggota Pansus Agraria menilai konflik ini telah merugikan masyarakat, khususnya pemilik lahan transmigrasi yang telah memiliki sertifikat sejak puluhan tahun lalu.
Hak Rakyat Diabaikan, Hukum Agraria Jadi Senjata Penguasaan Tanah
Pakar agraria Grahad Nagara menegaskan, hak rakyat atas tanah kerap diabaikan. Hukum agraria, alih-alih melindungi, justru dijadikan alat penguasaan negara atas tanah masyarakat.
Uji Materiil UUCK, Tim Hukum Presiden Tak Siap Berikan Keterangan
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pleno Pengujian Materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU (UU Cipta Kerja) dengan Agenda Mendengar Keterangan Presiden dan DPR. Sayangnya, meskipun hadir mengikuti sidang, pihak pemerintah menyatakan kepada para Hakim MK bahwa belum siap memberikan Keterangan Presiden.
Disbun dan Komisi II DPRD Sulbar Evaluasi Status HGU Sawit dan Cara Penetapan Harga TBS
Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pendampingan dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Sulbar ke perusahaan kelapa sawit PT Astra Grup di Kabupaten Pasangkayu. Kunjungan kerja dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Irwan SP Pababari, dan dihadiri sejumlah anggota Komisi II DPRD Sulbar. Dari
Konflik Lahan dengan PT AHAL, DPRD Mempawah Siap Fasilitasi Tuntutan Masyarakat
Ratusan masyarakat Desa Bumbun, Kecamatan Sadaniang, berunjuk rasa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Mereka menuntut hak masyarakat yang dirampas PT Aria Hijau Alam Lestari (AHAL), perusahaan perkebunan sawit yang sudah 13 tahun beroperasi di wilayah itu.
Picu Konflik Berkepanjangan di Sejumlah Desa, Polisi Diminta Tindak Perusahaan Sawit di Ketapang
Sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, diduga melakukan pelanggaran hukum. Terkait dengan hal ini, kuasa hukum masyarakat dari Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN) mengirimkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Pengaduan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalbar. Perusahaan yang diadukan itu adalah PT BAL yang beroperasi di Desa Karya Baru dan Desa Pelanjau Jaya, Kecamatan Marai, serta PT PTS di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sinar Laur.
Rawan Sengketa, Warga Loa Janan Ukur Batas Tanah Bersama Perusahaan
Dalam upaya mencegah terjadinya konflik agraria, Bhabinkamtibmas Desa Tani Bhakti, Bripka Wahyudi Aminudin, turut hadir dan mengawal proses pengukuran batas tanah antara warga dan pihak perusahaan di wilayah Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut merupakan respons atas
1,1 Juta Hektare Sawit di Kawasan Hutan Kembali Dikuasai Negara, Konflik Agraria Tuntas?
Langkah tegas pemerintah melalui Satuan Tugas Pemulihan Kawasan Hutan (Satgas PKH) masih menjadi perbincangan publik. Hingga pertengahan Juni 2025, Satgas PKH tercatat telah mengidentifikasi sekitar 3,7 juta hektare lahan yang diduga dikuasai tanpa dasar hukum sah. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,1 juta hektare lahan di sembilan provinsi berhasil dikembalikan ke penguasaan negara.
Satgas PKA Sulteng Tuntaskan Konflik Transmigrasi Madoro dengan Perusahaan Sawit
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (sulteng) lewat Satuan Tugas Percepatan Kawasan Agraria (Satgas PKA) turun tangan menyelesaikan konflik agraria dan sosial di kawasan transmigrasi Madoro, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso.
Tekan Pencurian Sawit dan Konflik Agraria, Patroli di Ambalau Ditingkatkan
Dalam upaya meningkatkan stabilitas kamtibmas, Kapolsek Ambalau Ipda J. Supento, memimpin langsung pelaksanaan patroli menggunakan kendaraan bermotor roda dua menuju wilayah perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.