Masyarakat Adat
Sorotan terbaru dari Tag # Masyarakat Adat
MK Lindungi Komunitas Hutan Adat, Sanksi UU Cipta Kerja Dihapus
Pada Kamis (16/10) lalu, MK membatalkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 110B ayat (1) dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang termuat dalam UU Penetapan Perpu Cipta Kerja.
Dinilai Rampas Ruang Hidup Warga, Walhi Kritik Kinerja Satgas PKH di Kalteng
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dinilai lebih galak ke rakyat kecil ketimbang korporasi raksasa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengkritik penertiban yang dilakukan Satgas PKH karena menimbulkan ketidakadilan. Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah (kalteng), Bayu Herinata, menjelaskan bahwa
Perkumpulan Pemantau Sawit Perbaiki Permohonan Uji Materi UUCK Bidang Kehutanan
Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch) sebagai Pemohon Perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024 memperbaiki permohonannya di Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian materi Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 4, angka 6, dan angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK).
Mayoritas Perusahaan Sawit di Aceh Dinilai Pantas Dapat PROPER Merah
Hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup, 22 perusahaan di Aceh mendapatkan peringkat merah. 16 perusahaan diantara perusahaan dengan proper merah itu bergerak di sektor perkebunan dan pabrik kelapa sawit.
Caplok Lahan Kelompok Tani Sumber Rezeki, Kejagung Diminta Tindak Perusahaan Sawit
Perusahaan perkebunan sawit PT BSP diduga melakukan perambahan dan perusakan kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng). Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta mengambil tindakan tegas.
Selesaikan Masalah Sawit di Kawasan Hutan, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Keterlibatan Militer
Pelibatan Menteri Pertahanan dalam penuntasan permasalahan kebun sawit dalam kawasan hutan memantik reaksi dari sejumlah kalangan.
Ekspansi Sawit Paksa Masyarakat Adat di Seruyan Jadi Buruh Perkebunan
Ekspansi perkebunan sawit di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menyebabkan perubahan sosial yang signifikan bagi masyarakat adat di sejumlah desa.
Menimbang Kebijakan Perluasan Perkebunan Sawit
Beberapa hari lalu, dalam Musrenbangnas RPJMN 2025 - 2029, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa sawit merupakan komoditi strategis dan aset negara yang harus dilindungi. Karena itu tidak perlu takut dengan isu deforestasi untuk memperluas perkebunan sawit, karena sawit juga mampu menyerap karbon dioksida.
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Rencana Pembukaan 20 Juta Hektar Hutan Cadangan untuk Pangan dan Energi
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Johan Rosihan, meminta pemerintah mengkaji ulang rencana membuka 20 juta hektare lahan hutan cadangan sebagai sumber ketahanan pangan, energi, dan air.
Wamen ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah kepada Masyarakat Kalbar
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Ossy Dermawan, menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) bertempat di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalbar.