Jakarta, elaeis.co - Beberapa waktu lalu, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran mengusulkan pencabutan izin terhadap perusahaan kelapa sawit yang tidak berkontribusi terhadap masyarakat. Artinya masyarakat tidak merasakan langsung manfaat atas keberadaan perusahaan tersebut.

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW APKASINDO Jambi, Dermawan Harry Oetomo saat berbincang bersama elaeis.co, Senin (6/6) mendukung langkah gubernur tersebut. Hal ini tentu bertujuan agar perusahaan tidak mengolah kebun kelapa sawit sesukanya.

"Benar itu (cabut izin), ini pasti akan berdampak terhadap PKS yang tidak memiliki kebun baik inti maupun kebun rakyat tapi menetapkan harga TBS sesuka hati," bebernya 

Menurutnya hingga saat ini petani masih saja menjadi korban. Padahal petani adalah pahlawan devisa negara. 

"Jika tidak ada sumbangsihnya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dan daerah maka wajar jika izin operasinya di cabut. Dan pemerintah harus tegas dalam hal ini. Gubernur Kalteng bisa menjadi contoh di daerah lain," paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPW APKASINDO Kalteng, Jamudin Maruli Tua Pandiangan juga mengatakan sangat setuju. 

"Mestinya perusahaan berkontribusi ke petani, sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah gubernur tentu memperjuangkan masyarakatnya. Otomatis kita sangat setuju pencabutan izin itu jika tidak ada kontribusi," ujarnya.

Jamudin mengatakan, perusahaan seyogyanya bukan hanya berkontribusi terhadap masyarakat, namun juga terhadap pendapatan daerah. Tetapi faktanya, Kalteng justru dinilai tidak menjadi wilayah spesial meski menjadi salah satu sentra perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Malah bisa dikatakan tidak lebih baik dari daerah yang bukan penghasil kelapa sawit.

"Saat ini pemerintah hanya fokus pada petani plasma yang belum tentu ada kebenarannya di Kalteng ini. Padahal jika petani swadaya seperti kami ini dibina dan dirangkul, tidak menutup kemungkinan justru menambah kontribusi pendapatan daerah tadi," bebernya.

"Jadi kita setuju dengan usulan gubernur. Kita dukung dan kita ada di belakang gubernur," imbuhnya.