Selain itu, pemerintah juga menempatkan dirinya sebagai “wasit” dalam ekosistem perkebunan sawit. 

Artinya, Kementan berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, perusahaan, dan pelaku industri agar tidak terjadi dominasi sepihak dalam rantai nilai sawit.

Togu menegaskan, posisi pemerintah bukan untuk berpihak pada salah satu kelompok, melainkan memastikan seluruh sistem berjalan adil dan transparan. 

Pengawasan dan pembinaan menjadi dua fungsi utama yang terus diperkuat dalam implementasi kebijakan di lapangan.

“Kita tidak boleh berat sebelah. Pemerintah harus hadir sebagai pembina dan pengawas,” tegasnya.

Ia juga mengakui bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada implementasi di lapangan. 

Oleh karena itu, penguatan pengawasan menjadi salah satu fokus utama agar regulasi tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani.

Terkait dengan isu tata kelola yang lebih luas, Kementan saat ini juga tengah melakukan harmonisasi berbagai kebijakan agar dapat mendukung stabilitas harga TBS secara berkelanjutan. 

Salah satu target yang dicanangkan adalah penguatan sistem ini dapat berjalan lebih efektif pada 2027, seiring penyempurnaan regulasi dan mekanisme pengawasan.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap harga TBS petani sawit dapat lebih stabil, adil, dan tidak mudah tertekan oleh gejolak pasar maupun praktik perdagangan yang tidak sehat.

Lebih dari itu, skema ini diharapkan mampu memperkuat posisi petani sawit rakyat dalam rantai pasok nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan di tengah dinamika industri kelapa sawit global yang semakin kompetitif.