Jambi, elaeis.co - Ketua Bidang Hukum & Advokasi DPW Apkasindo Provinsi Jambi, Dermawan Harry Oetomo, ikut mengomentari tidak kunjung terealisasinya program Bursa CPO yang dijanjikan pemerintah beberapa waktu lalu.

Menurut Dermawan, Bursa CPO atau Bursa Sawit Indonesia itu diharapkan bisa segera menggantikan posisi PT KPBN yang selama ini sudah melaksanakan tender harga CPO.

"Indonesia adalah negara produsen CPO terbesar di dunia, kan jadi ada kejanggalan yang perlu dipertanyakan," ujarnya kepada elaeis.co, Rabu (13/9).

Dermawan mengatakan petani yang tergabung dalam Apkasindo mempertanyakan proses Bursa Sawit Indonesia kepada pihak Bappebti di Kemendag.

"Belakangan informasi sebagai statementnya masih delay dan terakhir sedang dalam proses di Kemenkumham. Mungkin untuk penentuan pada masalah sanksi. Tetapi mengapa sampai hari ini juga belum ada gambaran yang bisa menjadi sebuah kepastian harapan yang jelas tentang Bursa Sawit Indonesia ini. Padahal sangat ditunggu-tunggu belasan juta petani sawit," paparnya.

Menurutnya peluncuran program itu terkesan hanya memberikan harapan palsu kepada petani yang tidak lain adalah pahlawan devisa negara non-migas yang sudah berkontribusi dengan  nilai yang cukup spektakuler.

"Petani sawit swadaya se-Indonesia hanya berharap janganlah ada istilah delay sebagaimana dikatakan oleh Kepala Bappebti di Kemendag, yang mengesankan nanti ke arah lalai. Kan jadi repot sekali di mata petani sawit swadaya yang terkesan seperti pembodohan anak bangsa Indonesia yang baru memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke -78 dengan tagline Terus Maju Untuk Menuju Indonesia Maju," ungkapnya.

Dermawan mengatakan diperlukan sosok penyelenggara negara yang konsisten antara ucapan dan kenyataan sehingga tidak terjadi kekecewaan yang semakin jadi mendalam.

"Seharusnya apa yang menjadi pernyataan tertulis seorang pejabat tinggi negara di seluruh Indonesia itu adalah amanah dan amanat yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai saat mengucapkan sumpah saat pelantikan, " katanya.

"Inilah di mata petani sawit swadaya se-Indonesia itu sebagai proses pembelajaran atau Learning By Doing bagi petani sawit swadaya yang notabene adalah anak bangsa Indonesia yang sudah sebagai pejuang dan petarung sawit sejati mulai hulu hingga hilir dari Sabang-Merauke," tuturnya.

Dikatakan, meskipun diklaim sebagai pahlawan devisa negara namun kondisi petani masih devisa sengsara. Jadi betapa ironis dan miris-nya  hal ini tetapi betapa hebat dahsyatnya nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan petani sawit swadaya.

Kata dia, seharusnya sebagai pejabat tinggi negara di tingkat kementerian harus paham dengan kalimat hukum yang berbunyi Satus Populi Suprema Lex, yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Dimana rakyat itu juga tidak lepas dari prinsip hidup yaitu Fiat Justitia Ruat Caelum, yang artinya hendaklah keadilan itu harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh.

"Jelas ungkapan ini idealnya dapat dipahami oleh para pejabat tinggi negara di kementerian seperti jajaran di Kemendag termasuk berjiwa patriotisme dan berjiwa nasionalisme sebagai warga negara Indonesia. Yang harus turut serta memperjuangkan nasib petani sawit swadaya se-Indonesia disamping juga harus berkualitas dan berintegritas," katanya.

Sementara dengan adanya bursa sawit Indonesia, maka harga CPO akan bisa ditentukan oleh negara Indonesia sendiri, bukan berpatokan atau akan mengekor pada negara-negara sawit lainnya.

"Jangan sampai terjadi mencederai marwah sawit NKRI yang sudah menjadi sumber kehidupan bangsa dan negara Indonesia dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN). Bukankah hanya kaum/bangsa Indonesia sendiri yang akan memperbaiki nasib sesama kaumnya di Indonesia. Ingat Satu Amanat Wujudkan Indonesia Terdepan (Sawit). Untuk itulah diperlukan semua elemen bangsa Indonesia ini yang terkait di sawit akan bisa saling menjaga silaturahmi demi masa depan sawit berkelanjutan yang jangan hanya diucapkan tetapi harus dibuktikan secara realistis dan tanpa tebang-pilih serta tanpa basa-basi," tutupnya.