Magelang, elaeis.co - Sejak awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang menegaskan  kalau kebijakan larangan ekspor minyak goreng (migor) dan bahan baku migor bersifat sementara.

Suatu saat kebijakan itu bakal dicabut jika keseimbangan harga migor di dalam negeri sudah mulai terjadi. dan benar, kebijakan larangan ekspor itu sudah dicabut dan efektif mulai berlaku Senin (23/5/2022).

Namun, walau sudah mencabut kebijakan itu, bukan berarti Presiden Jokowi berhenti berbicara soal migor.

Dari keterangan resmi yang dilihat oleh elaeis.co, Minggu (22/5/2022), Presiden membahas persoalan migor di hadapan para relawan yang berkumpul di Magelang, Sabtu (21/5/2022).

Kata Presiden, saat ini dunia, termasuk Indonesia, dihadapkan pada kemungkinan kenaikan harga pangan dan energi yang signifikan.

“Tidak mudah, terutama dua hal di seluruh negara yang sekarang ini naik semuanya. Yang pertama, energi, energi ini berarti BBM, gas, listrik semuanya naik, semua negara. Yang kedua pangan, naik semuanya,” ujar Presiden.

Meski tidak mudah, Presiden menegaskan pemerintah terus berupaya agar tidak terjadi lonjakan kenaikan harga di kedua sektor itu.

Presiden memberikan contoh kebijakan yang ditempuh pemerintah agar tidak terjadi kenaikan harga migor.

Kataq dia, sejumlah kebijakan telah diputuskan untuk menjaga kestabilan harga migor di pasaran.

Namun, Kepala Negara mengakui bahwa persoalan migor bukanlah hal mudah.

Presiden menjelaskan, sejak Januari 2022 telah terjadi kenaikan harga migor yang disebabkan adanya kenaikan harga internasional.

“Karena harga migor, terutama di Eropa, di Amerika naiknya tinggi, harga di dalam negeri ketarik (naik harganya),” ucap Presiden.

Oleh karenanya, produsen minyak goreng di dalam negeri lebih memilih mengekspor minyak goreng dibandingkan memasok di dalam negeri sehingga terjadi kenaikan harga minyak di dalam negeri karena kelangkaan stok.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Presiden mengakui telah memutuskan beberapa kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Akhirnya saya setop, setop minyak goreng enggak boleh ekspor. Tetapi itu juga kebijakan yang tidak mudah,” kata Presiden.

Setelah ekspor minyak goreng disetop, harga tandan sawit jatuh, dan ini terkait dengan 17 juta orang tenaga kerja, baik sebagai petani maupun pekerja.

“Negara ini mencari keseimbangan seperti itu tidak mudah, jangan dipikir gampang, tidak mudah. Begitu juga selain urusan petani, urusan pekerja di sawit, juga urusan income negara,” kata Presiden.

Meski demikian, Presiden Jokowi optimistis dalam dua pekan ke depan harga minyak goreng di pasaran sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.

“Tapi ini kuncinya sudah ketemu, ini dalam seminggu, dua minggu, insyaallah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga Rp14.000 (perliter),” ujar Presiden.

“Saya sudah cek di Pasar Muntilan, saya mampir di Pasar Muntilan tadi, cek harga berapa perliter Rp14.500. Besok saya mau cek di pasar-pasar yang lain, mungkin dalam waktu seminggu dua minggu saya kira semua pasar sudah harganya seperti itu,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga bersyukur dengan harga beras yang relatif stabil dan stok beras yang mencukupi.

Dalam tiga tahun terakhir, tambah Presiden, nilai impor beras yang dilakukan oleh pemerintah sangat kecil.

“Biasanya kita impor 1,1 juta sampai 2 juta ton per tahun, sudah tiga tahun ini kita tidak. Ini yang harus dipertahankan. Syukur stoknya bisa kita perbesar. Artinya produktivitas petani itu harus ditingkatkan,” kata Presiden.