Kalbar, elaeis.co - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, memaparkan IUP konsesi kelapa sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) mencapai 3,4 juta hektar. Namun luas lahan yang memiliki HGU hanya 1,9 kita hektar saja.

"Kita sangat menyayangkan kondisi ini. Padahal HGU merupakan salah satu syarat untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara, dalam jangka waktu tertentu," ujarnya.

Merespon kondisi itu, Ketua Aspek-PIR Kalbar, Ys Marjitan, mengatakan HGU merupakan di luar kemampuan dari petani. Artinya yang sangat berperan adalah pemerintah, sebab pemerintah yang menerbitkan izin lahan tersebut.

"Kita petani tidak mengerti masalah HGU tersebut. Kendati begitu, tentu kita petani kelapa sawit juga berhak untuk meminta pemerintah lebih tegas dalam masalah HGU ini," tuturnya, Senin (10/7).

Lanjutnya, pemerintah harus menyelidiki atau turun langsung ke lapangan untuk memastikan kepemilikan HGU tersebut. Bahkan juga memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak memiliki izin berusaha tersebut 

"Kita petani selalu patuh dengan aturan. Dimana petani swadaya dibimbing langsung oleh dinas terkait. Kita juga minta perusahaan juga taat terhadap aturan yang berlaku," tandasnya.