Bengkulu, elaeis.co - Perkumpulan Petani Sawit Sejahtera (PPSS) tidak hadir dalam rapat mediasi dengan PT Dinamika Selaras Jaya (DSJ) di Aula Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Kaur, Bengkulu, Senin (18/12).

Menurut Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kaur, Lianto, ketidakhadiran PPSS menjadi bukti bahwa mereka paham program revitalisasi perkebunan di Kabupaten Kaur tidak pernah ada.

Sebab mediasi itu membahas program Revitalisasi Perkebunan di Kabupaten Kaur yang tidak pernah direalisasikan ke petani hingga saat ini.

"Hingga saat ini program revitalisasi sektor perkebunan di Kabupaten Kaur tidak pernah ada. Jadi menurut kita PPSS paham dan itu penting diketahui agar masyarakat khususnya petani tidak salah paham," ujar Lianto.

Agar hal itu diketahui semua pihak, Dinas Pertanian juga menghadirkan Direksi PT DSJ, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta polisi dalam rapat tersebut. Instansi itu dihadirkan agar proses mediasi berjalan lancar.

"Kami harap ketidakhadiran PPSS pada mediasi ini mengindikasikan mereka paham bahwa apa yang mereka tuntut selama ini salah, sebab program Revitalisasi Perkebunan yang mereka tuntut tidak pernah ada di Kabupaten Kaur," ujar Lianto.

Lianto berharap masyarakat khusunya petani dapat memahami dan mengetahui data yang sebenarnya terkait program revitalisasi perkebunan. Tujuan mediasi ini adalah mencegah munculnya kabar atau isu yang dapat mengganggu pemahaman masyarakat.

"Semoga PPSS semakin paham dan mengetahui data yang sebenarnya terkait program revitalisasi perkebunan, dan semoga tidak ada lagi kabar atau isu yang bisa memecah belah masyarakat," ujarnya.

Dinas juga berencana mengundang kembali PPSS untuk berpartisipasi dalam proses mediasi agar dapat menyampaikan aspirasi secara langsung.

"Kita akan mengundang kembali PPSS, itu dilakukan agar tercipta pemahaman yang lebih baik antara semua pihak terkait dengan program revitalisasi perkebunan di Kabupaten Kaur," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Kaur AKBP Eko Budiman mengatakan, PPSS akan melakukan aksi pada Rabu 20 Desember 2023. Mereka akan menyampaikan beberapa tuntutan terkait program dana Revitalisasi Perkebunan Tahun 2007.

Meski begitu, tuntutan itu tidak memiliki dasar, karena berdasarkan data dan fakta yang miliki oleh Polres Kaur dan penjelasan langsung dari Kadis Pertanian, Kabupaten Kaur tidak pernah menerima dana program Revitalisasi Perkebunan yang dimaksud oleh PPSS tersebut.

"Sampai saat ini tidak ada surat pemberitahuan permohonan dari PPSS ke Polres Kaur untuk melakukan aksi, mereka hanya menembuskan surat yang mereka kirimkan ke Mabes, Namun sampai saat ini Polres Kaur tidak menerima turunan dari Mabes," ujar Kapolres Kaur.

Ia mengaku khawatir masyarakat Kabupaten Kaur hanya dimanfaatkan oleh Ketua PPSS. Sebab kebanyakan masyarakat tidak mengetahui terkait program revitalisasi perkebunan.

"Saya mengkhawatirkan masyarakat Kabupaten Kaur hanya dimanfaatkan oleh Suharman (Ketua PPSS). Sangat disayangkan pada rapat itu tidak ada dari pihak PPSS yang hadir, padahal niat kita untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ujar Kapolres Kaur.

Kapolres juga mengaku belum tahu tindakan yang dilakukan oleh PPSS terhadap PT DSJ apakah kepentingan politik atau ekonomi.

"Kita belum tahu apakah ada kepentingan politik ataupun ekonomi terkait dengan kegiatan PPSS. Akan tetapi untuk mengantisipasi aksi damai itu, walaupun belum ada surat dari PPSS, kita akan menyiapkan personel pengamanan," pungkasnya.