tata niaga
Sorotan terbaru dari Tag # tata niaga
Nasional
Nasional
Era Presiden Prabowo, Tata Kelola Sawit Diproyeksi Alami Perubahan Signifikan
Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026, sektor kelapa sawit nasional diproyeksikan akan mengalami perubahan positif, baik dari sisi tata niaga maupun tata kelola, mulai dari hulu hingga hilir. Perbaikan ini dinilai menjadi salah satu pemicu penting dalam merealisasikan Asta Cita poin ke-6, khususnya penguatan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya strategis nasional.
Sumatera
Sumatera
Pemerintah Kudu Tegas Terhadap PKS Tidak Taat Aturan di Aceh Timur
Tata niaga harga kelapa sawit masih belum juga maksimal di Aceh Bagian Timur. Pasalnya masih banyak perusahaan atau PKS yang belum menetapkan harga sesuai dengan ketetapan Dinas Perkebunan Provinsi.
Sulawesi
Sulawesi
Pemprov Sulbar Siap Fasilitasi Pertemuan Komisi II DPRD dengan Perusahaan Sawit
Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Daerah Provinsi Sulbar menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh rencana kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Sulbar ke sejumlah daerah. Komitmen ini disampaikan dalam rapat persiapan yang digelar di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar di Mamuju.
Kalimantan
Kalimantan
Pencurian dan Penadahan Marak Akibat Loading Ramp Ilegal, Kalbar Perbaiki Tata Niaga Sawit
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (kalbar) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalbar menggelar focus group discussion atau diskusi terfokus mengenai tata niaga kelapa sawit. Kegiatan ini digelar untuk menyikapi maraknya keberadaan loading ramp ilegal yang dinilai mengganggu iklim usaha sektor perkebunan. Diskusi bertajuk Pembinaan dan Pengawasan Tata Niaga Kelapa Sawit di Kalbar itu berlangsung di Kabupaten Kubu Raya dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan sektor sawit. Diskusi dibuka oleh Asisten
Sulawesi
Sulawesi
DPRD Gorontalo Bahas Permasalahan Sawit dengan Perwakilan Ombudsman RI
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Gorontalo guna membahas pengelolaan kelapa sawit di Provinsi Gorontalo. Pertemuan berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo.
Nasional
Nasional
Sektor Hulu Banyak Masalah, Ombudsman Dorong Pembentukan Badan Sawit Nasional
Ombudsman RI mendorong pemerintah membentuk Badan Sawit Nasional untuk membenahi tata kelola industri sawit.
Kalimantan
Kalimantan
DPRD Sekadau Konsultasi Penyusunan Dua Raperda Sawit ke Kemenkumham Kalbar
DPRD Kabupaten Sekadau mengadakan rapat mediasi dan konsultasi yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Barat (kalbar). Rapat ini bertujuan untuk membahas dua rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD yang berkaitan dengan jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
Sumatera
Sumatera
Lakukan Pelanggaran, Perusahaan Sawit di Merangin Diberi Tenggat Perbaikan Hingga Akhir Tahun
DPRD Merangin, Provinsi Jambi, menggelar hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi membahas temuan pelanggaran yang dilakukan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sumber Guna Nabati (SGN). RDP dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten dan perusahaan.
Kalimantan
Kalimantan
Wujudkan Kemandirian Pangan, Pemkab Paser Bangun Peternakan Hingga Pabrik Minyak Goreng
Pemkab Paser, Kalimantan Timur (kaltim), menargetkan bisa mewujudkan kemandirian pangan untuk melepas ketergantungan dari daerah lain. Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, Adi Maulana MSi, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Gubernur Kaltim. HLM TPID dihadiri seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim serta dari perbankan maupun perusahaan.
Nasional
Nasional
Temukan Sejumlah Masalah dalam Tata Kelola Sawit, Begini Saran Perbaikan dari Ombudsman RI
Dalam rangka pencegahan maladministrasi, Ombudsman RI merilis Hasil Kajian Sistemik tentang Tata Kelola Industri Kelapa Sawit yang disampaikan kepada 12 intansi terkait. Ombudsman RI menemukan adanya potensi maladministrasi berupa ketidakpastian layanan, pengabaian kewajiban hukum, tidak memberikan layanan, penyimpangan hukum, dan ketidakjelasan prosedur dalam tata kelola industri kelapa sawit.
