Lipsus 

Cerita Greenpeace Soal Pekebun Sawit dan Keterbukaan Informasi

Cerita Greenpeace Soal Pekebun Sawit dan Keterbukaan Informasi
Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh korporasi di Papua Selatan. foto: Greenpeace

Jakarta, elaeis.co  –  Kalau saja dari dua tahun lalu Kementerian ATR/BPN,mau membuka data Hak Guna Usaha (HGU) seperti yang diperintahkan oleh Komisi Informasi Publik (KIP), PTUN Jakarta maupun Mahkamah Agung, bisa jadi sengkarut kawasan hutan tidak semakin parah.

Sebab oleh keterbukaan tadi, publik akan lebih gampang tahu mana-mana saja lahan yang sudah diberikan pemerintah kepada korporasi beserta batas-batasnya dan mana yang berpotensi tumpang tindih dengan hak-hak masyarakat.

Tapi sayang, sampai sekarang dokumen penting itu tak kunjung dibuka. Kepala Kampanye Global untuk Hutan Indonesia, Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik menyebut, ada tiga kemungkinan kenapa ATR/BPN begitu berat membuka data itu. 

"Pertama, ATR/BPN belum siap dengan data yang diminta pemohon. Kedua, kalau data itu dibuka, akan membuka borok tata kelola kehutanan Indonesia. Ketiga, tidak dibukanya data itu menjadi bukti kalau ATR/BPN melindungi korporasi. Korporasi sendiri mendukung sikap itu,” katanya saat berbincang dengan elaeis.co, tiga hari lalu.

Lelaki 46 tahun ini sampai menarik napas panjang saat menyebut betapa sengkarutnya persoalan hutan di Indonesia. Yang terbaru misalnya di Papua. 

“Dari tahun 2000 sampai 2019, sudah hampir satu juta hektar --- 951.771 hektar --- hutan yang dilepas Kementrian LHK kepada korporasi. Sebahagian besar untuk perkebunan kelapa sawit,” terangnya. 

Dari luasan itu kata jebolan Geografi Universitas Indonesia ini, 685.388 hektar bertutupan hutan. Sekitar 447.073 hektar malah masih hutan primer, sisanya lahan gambut berhutan.”Sebahagian dari luasan lahan itu justru dilepas oleh menteri LHK sekarang,” terangnya.  

Baca juga: Greenpeace: Kami Tidak Menentang Sawit

Oleh apa yang selalu diungkit itu kata Kiki, tak aneh kalau Greenpeace dianggap sebagai organisasi global yang benci dengan kelapa sawit dan bahkan disebut sebagai organisasi tertutup. 

“Kami sangat memahami bahwa apa yang kami lakukan di Indonesia, feedback-nya akan luar biasa. Sebab oligarki sangat kental di perusahaan yang ada di negeri ini, tak hanya di sawit, tapi juga di Hutan Tanaman Industri (HTI),” katanya.

Jadi tak aneh kalau belakangan kata Kiki, Greenpeace diserang isu tidak terbuka. “Kami yang menuntut transparansi, tentu kami juga yang musti lebih dulu melakukan transparansi itu. Seperti apa visi misi kami, program dan sumber duit kami, semua kami buka kok, di website greenpeace itu ada. Gimana pula kami akan tertutup sementara sumber dana kami dari publik. Publik tak akan mau lagi menjadi donor kalau kami tidak membuat pelaporan yang transparan dan jelimet,” katanya.

Terkait soal sengketa informasi yang terjadi kata Kiki, itu memang ada kelalaian dari kami yang saat itu kebetulan mulai Work From Home (WFH). 

“Kami WFH sejak maret tahun lalu. Saat itu pula, ada datang surat permohonan data hardcopy. Kami enggak mengecek kalau surat itu ada di security gedung,” ujarnya. 

Begitu ada surat datang dari KIP kata Kiki, pihaknya langsung kooperatif, meski sebenarnya data yang diminta oleh si pengirim surat itu sudah ada di website greenpeace. 

Singkat cerita, proses di KIP itu berjalan cukup lama hingga kemudian tanggal 16 Juni 2021, KIP membikin keputusan. “Keputusan agar kita memberikan data dan laporan keuangan, kita turuti. Tanggal 2 Juli 2021, kami sudah menyerahkan seluruh informasi yang dimohonkan sesuai Putusan KIP itu. Toh enggak ada kok yang kita tutup-tutupi tentang kita. Dan oleh kejadian itu pula, sejak April lalu kami sudah membikin PPID sendiri. Jadi kalau ada yang butuh data, langsung kita berikan," katanya.   

Greenpeace tak akan keder dengan feedback itu, sebab sedari awal, Greenpeace konsen pada penyelamatan hutan dan hak-hak rakyat. “Sebab yang menjadi korban oleh pelepasan kawasan hutan untuk korporasi itu, ya rakyat itu sendiri,” ujarnya.   

Dan Greenpeace sendiri kata Kiki tidak anti dengan investasi yang masuk ke Indonesia. Tapi mbok ya benar-benar dipikirkan jugalah keselamatan hutan. 

“Investasi itu enggak akan ada habisnya. Kalau misalnya mau menguatkan sawit, kuatkan saja pekebunnya, bimbing mereka untuk menjadi pekebun yang sustainable. Galakkan intensifikasi lahan yang sudah ada,” pintanya.

Saat ini menurut Kiki, sudah ada kebun kelapa sawit seluas 16,38 juta hektar. Sekitar 42% nya adalah pekebun. “Kalau ini digerakkan untuk intesifikasi, saya pikir produksi akan bisa berlipat ganda,” katanya. 

Selama ini kata Kiki, sesungguhnya pekebun sawit itu belum sejahtera seperti yang digembar-gemborkan. Sebab keuntungan sawit masih dominan masuk ke kocek konglomerat, termasuklah duit pungutan ekspor untuk biodiesel yang notabene dikuasai oleh konglomerat.    

“Sudah saatnya pekebun sawit itu dikasi akses utama, kasi mereka kesempatan untuk mengelola industri hilir,” ujarnya.


Catatan redaksi - Berita ini sudah mengalami pengeditan ulang pada tanggal 15 Juli 2021 pukul 10:37 WIB. 

Editor: Abdul Aziz