Rengat, Elaeis.co - Keinginan daerah penghasilan kelapa sawit untuk mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) diakomodir pemerintah pusat. Selasa lalu, DPR RI mengesahkan RUU Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) yang menjadi payung hukum bagi DBH Sawit.

Alokasi DBH dan aturan lebih detil tentang besaran dan lainnya akan diatur melalui peraturan pemerintah.

Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan, daerah-daerah penghasil sawit seperti Riau sebenarnya sudah sejak lama menginginkan adanya DBH Sawit. Namun tidak bisa direalisasikan karena tidak ada payung hukumnya.

“Ada 25 provinsi penghasil kelapa sawit di Indonesia yang nantinya mendapat DBH sebagai imbal balik dari kontribusi ke negara dari sektor sawit. Salah satunya Provinsi Riau, yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia dan ikut berjuang agar mendapatkan DBH,” katanya menjawab Elaeis.co di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), kemarin.

Syamsuar sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan DPR RI terutama Komisi XI yang telah mengakomodir aspirasi daerah penghasil sawit.

“Urusan DBH menjadi bagian tugas penting yang harus diperjuangkan. Bagi saya, sebelum adanya angin segar ini, menjadi harga mati untuk memperjuangkannya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dia menambahkan bahwa diakomodirnya aspirasi DBH sawit merupakan hasil perjuangan bersama 25 gubernur. “Saya tidak berjuang sendiri, 25 gubernur sudah membuat kesepakatan,” tukasnya.

“Kami memperjuangkan ini bersama-sama melalui lembaga legislatif. Tapi secara pribadi para gubernur melakukan upaya masing-masing. Saya sendiri juga menyampaikan aspirasi bersama ini kepada Wakil Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Dana Bagi Hasil Kementerian Keuangan ketika melakukan kunjungan kerja ke Riau,” tambahnya.