Jakarta, elaeis.co - Di satu sisi, program Biodiesel yang dibiayai dari kocek Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu, telah memberikan banyak manfaat luar biasa bagi negara dan petani sawit. 

Padahal duit yang di kocek BPDPKS itu, bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tapi duit sawit yang dikumpul-kumpul dari hasil pungutan ekspor. 

Adapun manfaat luar biasa itu, pertama; program mandatori yang digagas Presiden Jokowi ini telah menghemat devisa impor hingga lebih dari Rp250 triliun. Ini terjadi lantaran impor minyak fosil berkurang. 

Lalu, pada bauran 30% atau B30 saja, Biodiesel telah ikut menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 22,30 juta ton CO2e. 

Gara-gara program biodiesel ini pula, serapan Crude Palm Oil (CPO) di dalam negeri menjadi besar dan ini berdampak pada terkontrolnya harga minyak sawit di pasar global.    

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyodorkan data pula bahwa oleh implementasi B30 menjadi B35, harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit petani terdongkrak ke angka Rp1.800-2.550 per kilogram. 

Meski efek positif biodiesel ini kemana-mana, bukan berarti semua orang senang program ini ada. Sebab ada juga segelintir orang yang ingin agar program ini  dihentikan. Alasannya klise; memperkaya oligarki. Segelintir ini tentu bukanlah pelaku sawit.  

Dan belakangan, Biodiesel ini telah disigi pula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Sejumlah orang bergiliran diperiksa. 

Apkasindo sebagai organisasi petani sawit terbesar di Indonesia, mendukung apa yang dilakukan oleh Kejagung itu, terlebih bila memang ditemukan data-data yang kuat adanya pelanggaran hukum pada program Biodiesel itu. 

Hanya saja organisasi yang sudah berumur lebih dari 20 tahun ini menjadi was-was lantaran momen penyigian yang dilakukan oleh Kejagung itu telah 'digoreng' oleh sejumlah orang ke ranah lain. 

Oleh situasi itulah makanya Apkasindo berharap agar persoalan Biodiesel ini tidak menjadi berlarut-larut dan bahkan bias.
 
"Kalau ada yang salah pada program itu, kami berharap segera diselesaikanlah. Biar tidak bias kemana-mana. Sebab kalau sudah bias, yang terdampak pertama kali itu ya kami petani sawit inilah," kata Ketua Umum DPP Apkasindo Dr. Ir. Gulat ME Manurung, MP.C.IMA, saat berbincang dengan elaeis.co tadi malam. 

Ayah dua anak ini malah menduga bahwa instansi terkait sebagai pelaksana Program Biodiesel ini seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, Pertamina, BPDPKS dan Kementerian Pertanian, pasti akan melakukan evaluasi. 

Situasi ini akan membikin serapan CPO untuk diproduksi menjadi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) menjadi lambat. Malah tidak tertutup kemungkinan program ini kemudian  dihentikan. 

"Kalau Program Biodiesel ini dihentikan, akan ada 13,5 juta metrik ton per tahun minyak sawit yang tidak terserap. Angka ini 70% dari produksi CPO Malaysia yang hanya di angka 18,8 juta MT tahun 2022," lelaki 51 tahun ini merinci.