Tajuk 

Akal Bulus

Akal Bulus
Kebun kelapa sawit rakyat yang sudah musti replanting tapi diklaim kawasan hutan. foto: ist

Hari ini genap sebulan umur Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang diteken Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 lalu. 

Pelaksana Undang-Undang 'Bus Antar Lintas' yang diklaim full kemudahan, baik bagi rakyat, maupun pengusaha.  

Dari total 47 PP tadi, belakangan ada sekitar 3-4 PP yang paling menjadi gunjingan petani dan pengusaha yang menggeluti usaha kelapa sawit. 

Mula-mula, mereka memang sumringah lantaran menurut mereka tak ada lagi sanksi pidana yang menunggu bagi yang selama ini dituduh berkebunan di dalam kawasan hutan. 

Dengan 'hilang'nya sanksi pidana itu, maka berakhir pula kisah 'ATM Berjalan' atau gugat akal-akalan berujung 'damai' yang selama ini jamak dilakukan oleh oknum kepada mereka, atas nama penyelamatan hutan. 

Tapi tunggu dulu, sanksi pidana yang 'dihilangkan' itu sebetulnya hanya sanksi pidana kurungan badan. Sebab 'sanksi pidana' denda tetap saja berjalan. 

Dibilang 'sanksi pidana' lantaran kalau denda itu tidak dibayar, resikonya tak main-main; tanah dirampas atau malah paksaan badan alias petani dikurung sampai denda itu dibayar! 

Tragis!

Memang!

Dibilang tragis lantaran kalau isi PP terbaru menyangkut kawasan hutan itu dicermati, sesungguhnya petani sawit sedang masuk pada penderitaan model baru. 

Dan maaf, mungkin teramat kasar jika penderitaan model baru ini dianalogikan sebagai kisah 'ATM Berjalan' model baru. 

Sebab yang sebenarnya terjadi pada kasus kawasan hutan ini adalah; bukan pemaafan terhadap rakyat atau pengusaha yang dianggap telah bersalah 'merampas' kawasan hutan. 

Tapi sebaliknya justru pemaafan oleh rakyat kepada pemerintah atau penyelenggara kehutanan yang selama ini lalai dan bisa jadi sengaja lalai mengukur, menata dan menjaga kawasan hutannya. Lho?

Mari kita tengok pasal 15 UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang pasal ini juga dimasukan dalam UUCK. 

Bunyi pasal itu kira-kira begini; pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan, penetapan. 

Ini dilakukan lantaran pasal 14 ayat 2 UU 41 ini mengatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. 

Itupun kawasan hutan yang sebelumnya sudah diinventarisasi luas dan kelayakannya, seperti yang tertera pada pasal 13.     

Sampai di sini, kita mahfum bahwa kawasan hutan adalah kawasan yang sudah dikukuhkan. 

Kemahfuman ini diperkuat oleh Putusan MK 45 tahun 2011 yang mengatakan bahwa kawasan hutan adalah kawasan yang sudah dikukuhkan. Frasa 'penunjukan' tidak berlaku. Begitulah ringkasnya. 

Kata akademisi dan para pakar, putusan ini tidak berlaku surut, tapi sebaliknya. 

Kalau kita bersepakat bahwa kawasan hutan adalah hamparan yang sudah dikukuhkan, mari kita masuk ke UU 18 2013 tentang Pencegahan dan  Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).  

Di pasal 2 huruf c disebutkan bahwa asas pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah tanggungjawab negara. 

Atas tanggungjawab ini, pasal 28 huruf g mengingatkan; setiap pejabat dilarang dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dan atau huruf h; lalai dalam melaksanakan tugasnya. 

Dari pemahaman dua paragraf di atas, tahulah kita bahwa kawasan hutan yang sudah dikukuhkan, wajib dijaga oleh negara (oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu). 

Dan para pejabat ini tak boleh main-main. Sebab pejabat yang melanggar pasal 28 huruf g maupun h, diancam pidana. 

Ancaman pidana pada pelanggaran huruf g ada pada pasal 105 g; pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. 

Selain pidana kurungan badan, pidana denda juga ada; paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. 

Lalu bagi pejabat yang melanggar pasal 28 huruf h, dipenjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 5 tahun serta membayar pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Uraian ini tertulis pada pasal 106. 

Kalau kita turuti pemahaman kawasan hutan sebelum putusan MK 45 2011, maka tak terhitung jumlah pejabat yang mestinya masuk penjara.

Sebab terlalu banyak kebun-kebun rakyat yang sudah mau replanting baru diklaim kawasan hutan dan bahkan terlalu banyak perkampungan yang kini berkembang menjadi kota, baru diklaim kawasan hutan. Kejadian ini adalah bukti dari lalai dan pembiaran itu!

Tapi kalau kita manut pada putusan MK 45 2011 tadi, maka yang musti dilakukan oleh pemerintah adalah menatabatas tutupan hutan yang masih ada,  pisahkan hak pihak ketika, lalu kukuhkan.

Sebab kalau belum dikukuhkan, berarti masih ada tahapan yang membuat pejabat yang bertanggungjawab, tidak dianggap lalai walau sepenuhnya tidak benar. 

Sebab ada aturan yang menyebut bahwa proses pengukuhan tidak boleh dilama-lamakan agar tidak muncul masalah klaim mengklaim.  

Tapi kalau tak ada juga duit menatabatas, ada baiknya pinjam kepada tetangga atau NGO dan Negara yang berkamuflase care dengan lingkungan itu. 

Bukan malah mengabaikan tanggungjawab itu dan kemudian membikin pasal-pasal 'ular tangga' yang membikin orang yang sudah berumur menjadi pusing dan orang yang masih muda, mumet saat membaca.

Dan bukan pula membuat pasal-pasal berstruktur flowchat bersilabus izin usaha perkebunan yang membingungkan rakyat dan bahkan Dirjen Perkebunan. 

Sebab sebetulnya, urusan izin kebun sawit, Dirjen Perkebunanlah yang paling pas mempertanyakan dan mempersoalkan itu, bukan kehutanan!.

Sudahlah pasal-pasal dibikin sedemikian rumit, bahasa di PP ini pun dibikin seolah-olah rakyat enggak mengerti apa-apa. 

Ini kelihatan dari pasal 25 hingga pasal 29 PP 23 2021 itu. Di sana rakyat dipaksa turut pada aturan masa lalu, aturan yang kawasan hutan masih penunjukan pun, sudah dianggap sah menjadi kawasan hutan. 

Dan dengan dasar kawasan hutan sebelum dan sesudah ditunjuk itu pula, rakyat dipaksa turut dengan pasal-pasal lanjutan sampai mentok pada denda yang dipajang khusus di PP 24 2021.

Padahal semestinya dan yang harus dilakukan itu adalah, menggencarkan pengukuhan kawasan hutan dengan kondisi eksisting terbaru. 

Kalau kemudian kawasan hutan yang tersisa tinggal seuprit, manaketehe! Siapa suruh lama-lama mengukuhkan kawasan hutan yang ditunjuk?

Akankah rakyat menuruti aturan zaman now yang baru berumur sebulan ini? Wallahualam...

Editor: Abdul Aziz